Jakarta, bkinews – Biro Klasifikasi Indonesia siap sinergi dengan Syahbandar Tanjung Priok guna meningkatkan keselamatan kapal, sehingga dapat meningkatkan peran BKI dalam peningkatan standar keselamatan sebagaimana apa yang sudah tertuang baik dalam SOLAS (Safety of Life at Sea) maupun peraturan lainnya.

Dipimpin Direktur Klasifikasi, Iman Satria Utama,beserta jajaran Kadiv. Teknik sekmen Klasifikasi, dan Kacab. Tanjung Priok, BKI 'bertandang' ke Kantor Syahbandar Tanjung Priok disambut langsung oleh Kepala Kantor Syahbandar T. Priok, Hari Setyobudi beserta jajarannya Marine Inspector Syahbandar T. Priok, Senin (5/10/2015).

"Maksud BKI bersinergi dengan syahbandar adalah agar BKI lebih berperan dalam peningkatan standar keselamatan" ujar Corporate Secretary BKI, Saifuddin Wijaya, di Kantor Pusat BKI, Jl Yos Sudarso Kav.38-40 Jakarta Utara,Senin (5/10/2015).

Ia menambahkan sebetulnya ada dua hal pokok yang dibahas yang rencananya kedepan akan menjadi awal pertemuan rutin BKI dan Syahbandar.

"Pertama terkait dengan kapal kapal yang berlayar internasional dan BKI ingin bersinergi dengan syahbandar, membantu kapal berbendera Indonesia yang di saat ini dinyatakan dalam katoregori black list, dan bagaimana kemudian itu dapat dikembalikan menjadi kategori white list" tuturnya.

Lebih lanjut Saifuddin Wijaya menjelaskan bagaimana BKI dapat membantu apa yang menjadi kendala pemilik kapal/operator kapal sehingga dapat diatasi dengan cepat.

"Maksud kita membantu apa yang menjadi kendala, dan apa yang bisa dibantu, untuk itu BKI memberikan suatu workshop tentang hal hal apa yang harus diperhatikan kapal yang berlayar ke Luar Negeri, yang menjadi target detensi PFSO di Luar Negeri", jelasnya.

Ketika kapal akan berlayar, syahbandar tentu akan melakukan clearence surat izin berlayar itu, mereka tau ada kapal yang akan berlayar ke pelabuhan internasional. Sebenarnya ada hal yang harus diperhatikan oleh pemilik kapal atau Marine Inspector supaya item item spesifik yang menjadi ketentuan IMO itu sudah dipersiapkan,"Itu lah yang akan kita fasilitasi dalam sebuah worskhop teknikal kepada superintendent beberapa perusahan yang kapalnya beroperasi secara internasional" paparnya.

Efek terhadap workshop ini agar pemilik kapal aware terhadap apa yang harus dilakukan /maintenance sebelum kapal berlayar ke LN, karna kalau superintendent tidak tau apa yang dipersiapkan, menurut BKI dan Syahbandar hal tersebut dapat menjadi potensi detensi di LN.

"Dalam workshop kita akan sampaikan adalah The Most Detension Item yang selama ini menjadi temuan oleh PSC (port State Control), jadi kita punya data item apa yang paling sering menjadi temuan oleh PSCO yang ada di LN dan itu supaya menjadi perhatian bagi pemilik kapal sebelum kapal berangkat. Dan ini juga kita berikan kepada Marine Inspector Syahbandar supaya dapat mengetahui secara lengkap" ujar Saifuddin Wijaya.

Workshop direncanakan akan mulai dilaksanakan dalam dua bulan ke depan dengan melibatkan syahbandar (Marine Inspector) dan superintendent tanpa dipungut biaya alias gratis, dan diprioritaskan untuk superintendent perusahaan yang berada di jakarta atau perusahaan yang berlayar secara internasional.

Menurut Saifuddin Wijaya, Syahbandar T.Priok-Hari Setyobudi menyambut positif keinginan BKI, sebab peran BKI ini sangat membantu syahbandar untuk sama-sama menjaga keselamatan berlayar.

Pertemuan BKI dan Syahbandar T. Priok juga membahas tentang kapal domestik. Saifuddin Wijaya mengatakan BKI ingin membantu menyempurnakan NCVS/ Non Convension Vessel Standard, "jadi bagaimana penerapannya, kalau skala internasional kan dari IMO seperti SOLAS, ISM, MARPOL dll, sedangkan dalam negeri sendiri selama ini belum punya acuan referensi yang baku/up to date,NCVS melalui KM 65 tahun 2009" tuturnya.

Ia menambahkan hanya saja klarifikasi dari syahbandar selama ini belum fully implemented, "kita mendapatkan informasi dari syahbandar bahwa mereka belum diterapkan, ada kendala yaitu karena persyaratan lebih berat, melebihi ketentuan internasional/IMO, seharusnya NCVS lebih ringan karena kapalnya domestik saja, paling coastal, alur sungai, contohnya adalah soal konstruksi" ungkapnya.

Terkait NCVS BKI berinisiatif menyempurnakan implementasi aspek konstruksi, serta sistem, yang tergantung dari apa yang minta oleh pemerintah, dan peran BKI agar dilibatkan, BKI siap membantu hal itu.

Lebih lanjut terkait pembahasan NCVS Syahbandar dan jajaran menyambut dan merespon positif.

"intinya adalah BKI dapat berperan secara lebih baik di aspek aspek keselamatan kapal" pungkas Saifuddin Wijaya.